Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital dalam pemerintahan. Melalui upaya tersebut, Pemprov Jatim berhasil menciptakan ekosistem pemerintahan yang semakin transparan, efisien, dan akuntabel. Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan bahwa digitalisasi pemerintahan di Jawa Timur telah membawa provinsi ini masuk dalam 10 besar provinsi dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terbaik di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Adhy saat memberangkatkan Kafilah MTQ Korpri Jatim di Surabaya, baru-baru ini. "Indeks SPBE Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan, dari 2,83 pada tahun 2021, menjadi 3,30 pada tahun 2022, dan terus meningkat pada 2023 dengan skor 3,62, yang memperoleh predikat Sangat Baik," ungkap Adhy dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).
Pencapaian Reformasi Birokrasi yang Konsisten
Adhy juga menambahkan, pencapaian tersebut merupakan hasil dari penerapan reformasi birokrasi yang telah dijalankan secara konsisten oleh Pemprov Jatim. Pada tahun yang sama, Pemprov Jatim meraih predikat "A" dalam Indeks Reformasi Birokrasi dengan skor 80,56. Hal ini menunjukkan bahwa birokrasi di Jawa Timur semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
"Keberhasilan ini adalah bukti nyata dari tekad Pemprov Jatim dalam menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan berdaya saing untuk mendorong pembangunan daerah serta berkontribusi pada kemajuan nasional," jelasnya.
Mendorong Pemerintahan Digital yang Lincah dan Kolaboratif
Menurut Adhy, transformasi digital yang dilakukan di Jatim bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih lincah dan kolaboratif, serta melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas. "Semangat reformasi birokrasi ini mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lincah, transparan, dan akuntabel. ASN di Jawa Timur terus berkomitmen untuk mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK, yang mencakup Berorientasi pada pelayanan, Akuntabilitas, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif," tuturnya.
Ia juga menekankan bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan Pemprov Jatim tidak hanya terfokus pada peningkatan sistem pemerintahan, tetapi juga bertujuan untuk memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pengentasan kemiskinan dan penguatan digitalisasi dalam administrasi pemerintahan.
Penurunan Angka Kemiskinan di Jatim
Salah satu capaian yang signifikan adalah turunnya angka kemiskinan di Jawa Timur menjadi 9,79 persen pada Maret 2024, yang merupakan pertama kalinya angka kemiskinan di Jatim tercatat satu digit. Selain itu, angka kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 3,74 persen pada tahun 2020 menjadi hanya 0,66 persen pada periode 2024.
"Ini merupakan hasil kerja keras Pemprov Jatim dalam menjalankan program-program pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan kebijakan nasional. Transformasi digital turut memainkan peran penting dalam mempermudah pengelolaan data dan pemantauan kebijakan," ujar Adhy.
Investasi dalam Pendidikan dan Pelatihan SDM
Adhy juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung transformasi digital. Pemprov Jatim telah memperkuat sektor pendidikan, termasuk pendidikan pesantren, serta menggencarkan pelatihan kepemimpinan digital dan pelatihan teknis bagi pengelola SPBE.
Pemprov Jatim juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengembangkan kapasitas SDM di bidang komunikasi dan informatika. "Kami terus mengembangkan kapasitas SDM di bidang ini agar mereka mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi untuk kemajuan pemerintahan," terang Adhy.
Peluncuran Portal Layanan Majadigi
Untuk mempercepat transformasi digital di sektor pemerintahan, Pemprov Jatim juga telah meluncurkan aplikasi Majadigi, sebuah portal layanan digital yang mengintegrasikan berbagai layanan publik. "Aplikasi Majadigi memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan pemerintah secara terintegrasi, mulai dari perizinan, layanan Rumah ASN, hingga informasi lowongan kerja dan wisata," ujar Adhy.
Aplikasi ini tidak hanya terhubung dengan layanan Pemprov Jatim, tetapi juga dengan kabupaten/kota seperti Banyuwangi, Surabaya, dan Tuban. "Ini adalah langkah nyata untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah," jelasnya.
Penghargaan Atas Inovasi Pelayanan Publik
Pemprov Jatim juga baru saja menerima penghargaan dalam kategori Top Inovasi Pelayanan Publik Kelompok Keberlanjutan dan Penyelenggara Inovasi Pelayanan Publik Terbaik Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB. "Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Reformasi birokrasi dan transformasi digital harus terus didorong agar Jawa Timur bisa menjadi contoh birokrasi kelas dunia," pungkas Adhy.
Dengan berbagai inovasi yang telah diterapkan, Pemprov Jatim berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang tidak hanya efektif, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(red.A)
Post a Comment